You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

BPJS Klaim Kenaikan Iuran Ideal, Kemenkeu Sebut Untungkan Masyarakat

Administrator 01 November 2019 Dibaca 344 Kali

[KBR|Warita Desa] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim, kenaikan iuran BPJS sudah ideal.

Juru bicara BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf menyebut, iuran BPJS sebelumnya belum sesuai dengan besaran pengeluaran dari BPJS Kesehatan, sehingga harus dinaikkan sebesar 100 persen.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS akan menutupi defisit BPJS kesehatan.

"Kalau diterbitkan Perpresnya, ya kan hitungannya pasti untuk menyelesaikan defisit kan begitu. Apa gunanya diterbitkan Perpres kalau tidak memberikan solusi. Ini prosesnya cukup lama, tidak sebulan dua bulan menyesuaikan iuran ini. Tetapi memang, meskipun perlu waktu gradualkan, kan gak tiba kan kita terima PBI hari ini langsung nutup semua, tidak. Tetapi 2020, kita mau bernafas lebih baik, sehingga mampu untuk membayar kewajiban BPJS Kesehatan. Kan begini, kalau hitungan secara matematisnya kan ada, kalau proyeksi kita di tahun 2020 sebetulnya surpluslah ya pembayaran kita," kata Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf kepada KBR, Rabu (30/10/2019).

Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.

"BPJS Kesehatan akan memperbaiki sistem keuangan, sehingga permasalahan defisit takkan terulang setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan," katanya.

Selain itu, belum ada penindakan tegas terkait pendisiplinan penagihan iuran BPJS. Sehingga, BPJS Kesehatan hanya menagih pembayaran iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.

Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf juga tak mengkhawatirkan kemungkinan peserta BPJS Kesehatan akan turun kelas, atau menunggak akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

"Program JKN ini kan diatur, ini ada aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak bisa sembarangan BPJS kesehatan mengatur-ngatur tanpa ada rujukan regulasi di atasnya. Kalau sanksi atau yang lainkan, sebetulnya sudah diatur soal kalau dia belum mendaftar sebagai peserta di Januari 2019 akan terkena, ketika mengakses pelayanan publik yang lain," jelasnya.

Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sanksi kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan, seperti penunggak takkan diberikan akses pelayanan kesehatan.

Baca Juga : Anak Muda dan Wirausaha Sosial

Kenaikan Iuran Untungkan Masyarakat

Sementara Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan iuran kepesertaan semua kelas layanan BPJS Kesehatan hingga 100 persen, tetap menguntungkan masyarakat, dibandingkan produk asuransi kesehatan swasta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, BPJS Kesehatan memberikan layanan yang lebih lengkap dengan murah dibanding swasta.

Menurutnya, masyarakat yang keberatan membayar iuran BPJS Kesehatan bisa mendaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.

"Kalau masalah memberatkan, dikembalikan ke bayar berapa dapat benefit apa. Sekarang, yang kita dapatkan dari mengikuti BPJS adalah perlindungan kesehatan secara full. Sakit, full ditanggung. Ini jelas masyarakat mendapatkan manfaat. Bisa dibandingkan kalau kita ke asuransi swasta, bayar berapa?" kata Suahasil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia mengklaim, kenaikan iuran hingga 100 persen telah melewati penghitungan yang hati-hati.

Suahasil menyebut, kenaikan iuran tersebut juga masih tergolong murah jika dibanding dengan manfaat yang didapat masyarakat.

Sedangkan data BPJS Watch yang mencatat 2,5 juta masyarakat miskin di Indonesia tak masuk dalam Penerima Bantuan Iuran, Suahasil mengatakan, semua akan diurus oleh Kementerian Sosial.

"Kalau untuk pemerintah ya APBN itu membayari PBI. Dengan tarif yang baru, kita akan menghitung, menganggarkan, dan membayar dengan tarif tersebut," pungkasnya.

Saat ini, Penerima Bantuan Iuran di Indonesia mencapai 98 juta orang.

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020.

Jokowi juga telah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada 24 Oktober 2019.

Berdasarkan salinan Perpres yang diterima KBR, kenaikan itu dilakukan

untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Kebijakan ini tak lepas dari kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan mengalami defisit mencapai Rp28 triliun.

Berdasarkan aturan baru, tarif iuran peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan, kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan kelas 1 melonjak dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.


Oleh : Lea Chitra
Editor: Kurniati Syahdan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%