You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

Hari Guru, JPPI Dukung Inovasi Kurikulum

Administrator 26 November 2019 Dibaca 884 Kali

Hargotirto | Selasa [26/11/2019]

[KBR|Warita Desa] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendukung adanya wacana terkait pengubahan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang baru harus dibuat lebih sederhana.

Koodinator JPPI, Abdullah Ubaid mengatakan, untuk kurikulum 2013 yang dipakai saat ini, membuat siswa dan guru terbebani. Karena kurikulum yang dipakai mengharuskan siswa mengerti seluruh pelajaran.

"Kalau menurut saya kurikulum 2013 sudah tidak jalan di lapangan, kayanya berat kalau harus dipaksakan jalan di lapangan. Buktinya saja kemarin banyak yang kembali lagi pada kurikulum 2006. Menurut saya, setuju kalau misalnya ada inovasi kurikulum baru lagi, tetapi yang berbeda kemudian tidak memberatkan siswa, yang tidak menuntut siswa menguasasi seluruh mata pelajaran. Saya setuju kalau ada perubahan apa lagi kalau misalnya perubahan untuk disederhanakan," ujar Koodinator JPPI, Abdullah Ubaid kepada KBR, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga : Aksi Peduli Karang Taruna Adikarto

 

Abdullah Ubaid menyebut, perubahan kurikulum harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru-guru di daerah untuk menyampaikan kurikulum. Jika kemampuan guru tidak dibenahi terlebih dahulu maka akan seperti Kurikulum 2013 yang belum menyeluruh di daerah, Penyababnya kemampuan guru di daerah terluar, terdepan, tertinggal, belum sepadan dengan guru yang berada di kota.

"Yang paling utama adalah problem kualitas guru. Jadi misalnya bagaimana guru itu bisa menerapkan kurikulum 2013 itu perlu ada latihan, perlu ada pendidikan di sekolah harus berpusat pada siswa tidak lagi model pitching yang berpusat pada guru dan segala macem. Tetapi di lapangan itu belum bisa terjadi, kenapa? Karena memang kita punya problem kualitas guru yang cukup rendah di daerah-daerah. Karena itu kalau misal bikin kurikulum yang ribet-ribet seperti kurikulum 2013, pasti tidak jalan di lapangan. Kalau misalnya ada perubahan kurikulum harus yang simpel," ujar dia.

Sebelumnya teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem untuk memperingati Hari Guru menyinggung kurikulum yang padat, berorientasi nilai, sehingga menutup pintu petualangan guru.

Teks pidato yang kemudian viral itu, mengisyaratkan Mendikbud Nadiem akan mengubah kurikulum yang ada saat ini. Sebelumnya, Nadiem juga dikabarkan meminta pendapat sejumlah organisasi guru, terkait perubahan kurikulum, yang rencananya akan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Oleh : Kevin Candra
Editor: Rony Sitanggang

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%