You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

SBI Khawatir Pembangunan Ibu Kota Baru Ganggu Habitat Bekantan

Administrator 22 Desember 2019 Dibaca 1.642 Kali

Hargotirto | 22/12/2019

[KBR|Warita Desa] Bekantan adalah primata langka yang hanya ada di Kalimantan. Sejak tahun 2008, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkan status hewan ini sebagai endangered atau 'terancam punah'.

Komunitas Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) lantas khawatir pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengganggu habitat mereka.

"Mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan (pembangunan ibu kota baru) tentu banyak sekali dampaknya. Kalau misalnya dampak lingkungan pasti, karena akan ada pergeseran kawasan yang mungkin sebelumnya itu statusnya habitat bekantan, walaupun di luar kawasan konservasi," kata Ketua SBI Amalia kepada KBR, Selasa (17/12/2019).

"Hal itu yang mestinya diatasi atau dicarikan solusi," kata Amalia lagi.

Baca Juga : Menatap Tepat Makna Inklusi, Wujudkan Difabel Jadi Sosok Unggul

Kawasan Ekosistem Esensial dan 'Green City'

Menurut Amalia, saat ini Pemprov Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya melindungi bekantan dengan membentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Amalia mengusulkan agar KEE semacam itu dikembangkan juga di kawasan ibu kota baru. Ia berharap ibu kota dibangun dengan konsep green city.

"Mengenai isu pemindahan ibu kota ini, bila memang betul dilaksanakan dengan konsep green city, green government, yang sesuai dengan tata kelola, tata ruang, dan tata bangunan yang ramah lingkungan, mungkin akan meminimalisir terjadinya migrasi besar-besaran spesies tertentu," kata Amalia.

"Tetapi ini perlu pengawasan dari semua pihak. Jadi sebenarnya tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi teman-teman komunitas, dan masyarakat, bagaimana pengembangan pemindahan ibu kota ini," pungkasnya.

Oleh : Mutia Kusuma, Adi Ahdiat
Editor: Sindu Dharmawan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%