You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

PPNI : Petugas Medis Indonesia Butuh Jutaan Alat Pelindung Diri

20 Maret 2020 Dibaca 558 Kali

Hargotirto | Jumat, 20/03/2020

[KBR|Warita Desa] Bandung | Petugas medis di Indonesia kekurangan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk penanganan wabah Covid-19.

Jika ditotalkan, seluruh perawat di Indonesia diperkirakan butuh hingga jutaan unit APD tambahan untuk melindungi diri mereka dari paparan virus.

Estimasi itu disampaikan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Barat Wawan Hernawan.

“APD ini sangat diperlukan bagi perawat, supaya jangan terjadi kontak yang bermasalah. Contoh saja hari ini masih kekurangan APD baik itu masker, sarung tangan, google, baju, dan lain sebagainya," kata Wawan kepada KBR, Kamis (19/3/2020).

"Contoh di Tasik saja, sekarang (petugas medis) memakai jas hujan, kan itu kita alangkah prihatinnya," lanjut dia.

Wawan menjelaskan petugas medis butuh banyak APD karena aturan penggunaannya memang hanya sekali pakai.

“Seperti masker yang digunakan hanya bertahan 30 jam dan tidak boleh digunakan kembali. Sudah digunakan langsung dihancurkan dengan cara digunting, ya kalau perlu kita musnahkan di tempat yang masyarakat tidak tahu. Kontribusi pemakaian APD ini memang luar biasa sekali,” ujar Wawan.

Banyak RS Rujukan Covid-19 Kekurangan APD

Ketua PPNI Jawa Barat Wawan Hernawan mengungkapkan saat ini ada banyak rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 yang kekurangan APD.

Untuk di Jawa Barat, Wawan menyebut ada 34 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 yang membutuhkan ribuan APD.

Wawan juga mengaku mendapat laporan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, bahwa ada 46 rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia yang masih memerlukan APD.

"Rencananya, kita (PPNI) Jawa Barat akan memberikan bantuan dan belum bisa menentukan berapa besarnya. Karena kami baru akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pengurus DPW (dewan pengurus wilayah), mudah-mudahan ini menjadikan satu peluang untuk membantu teman-teman perawat khususnya,” kata Wawan.

Baca Juga : Hadapi Corona, Banyuwangi Siapkan Jaring Pengaman Ekonomi Bagi Pekerja Upah Harian

Pemerintah Harusnya Kelola Penyediaan APD Secara Terpadu

Di tengah situasi wabah, ketersediaan APD untuk petugas medis mestinya bisa dikelola secara terpadu oleh pemerintah.

Di Korea Selatan, contohnya. Kementerian Kesehatan Korsel menyatakan akan mengembangkan industri domestik untuk memproduksi APD selama masa wabah Covid-19.

Kementerian Kesehatan Korsel juga dengan tegas memastikan bakal mengamankan stok APD sebanyak 1,8 juta unit pada Maret 2020 dan 2,5 juta unit pada April 2020.

Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini pemerintah belum menyampaikan informasi jelas terkait langkah penyediaan APD bagi petugas medis.

Tidak seperti Korsel, sampai Kamis (19/3/2020) situs Kementerian Kesehatan RI belum mengumumkan strategi terpadu untuk menangani dampak turunan wabah, seperti soal pemenuhan stok alat medis ataupun soal perlindungan warga yang rentan kehilangan pendapatan akibat Covid-19.

Oleh : Arie Nugraha,Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%