Hargotirto | 21/12/2019 [KBR|Warita Desa] Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara tahun 2020. Namun, sampai penghujung tahun 2019, mayoritas pelaku usaha merasa belum nyaman melakukan perdagangan lewat internet atau e-commerce. Persepsi pelaku usaha itu tercatat dalam laporan Statistik E-Commerce 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik, Rabu (18/12/2019). "Dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan, hanya 15 persen yang merupakan usaha e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang ...

Hargotirto | 20/12/2019 [KBR|Warita Desa] Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) menyebut potensi budidaya lobster di Indonesia sangat besar, apabila dijalankan secara benar. Ketua Hipilindo, Effendy Wong menegaskan, jika menilik panjangnya garis pantai di tanah air maka budidaya lobster di Indonesia semestinya bisa unggul hingga 10 kali lipat dari Vietnam. Menurutnya, daerah di Indonesia bagian timur dan Sumatera bagian barat, sangat potensial menjadi lokasi budidaya benih dan lobster. "Indonesia kan masih luas, Kalimantan, Sulawesi, ...

Hargotirto | 19/12/2019 [KBR|Warita Desa] Sepanjang tahun 2019, kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan pusat. Hal itu tercatat dalam Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Wilayah yang dilansir KPK. Menurut data penindakan KPK, selama periode Januari-September 2019 ada 52 kasus korupsi di wilayah pemerintah pusat. Selama periode pertama Presiden Jokowi, tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah pusat juga cenderung meningkat. Rinciannya adalah: 2015: 16 kasus2016: 29 kasus2017: 38 kasus2018: 32 kasus2019: 52 kasus Serba-serbi ...

Hargotirto | 18/12/2019 Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritisi kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata. Menurut Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah, kebijakan itu malah membebaskan pengusaha dari kewajiban reklamasi pascatambang. "Itu butuh tanah yang banyak untuk menutup itu (lubang bekas tambang) dan ada yang namanya dana jaminan reklamasi, harusnya perusahaan menutup (lubang bekas tambang), memulihkan kawasan itu," terang Merah kepada KBR, Selasa (17/12/2019). "Pemerintah pakai modus ...

Hargotirto | 17/12/2019 [KBR|Warita Desa] Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membatalkan rencana penebangan 4000 pohon di hutan mangrove di muara Kalilo. Rencana penebangan pohon di kawasan mangrove itu sempat mendapat penolakan dari aktivis lingkungan hidup dan nelayan di Banyuwangi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Chusnul Hotimah mengatakan akan segera mengirim surat untuk mencabut permohonan rekomendasi pemotongan hutan mangrove ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Chusnul mengakui ada kekeliruan dalam surat ...

Hargotirto | Senin [16/12/2019] [KBR|Warita Desa] Siang itu, Dudu Duroni petani sayur yang kini menjadi petani kopi, sibuk membersihkan ilalang yang tumbuh di sekitar pohon kopi miliknya. Berbekal cangkul, parang dan gunting, ia merawat tanaman yang kini menjadi sumber pendapatan utamanya itu. Sudah 3,5 tahun terakhir ia jadi petani kopi. Dulu ia merambah hutan di kaki Gunung Gede Pangrango dan membuka kebun sayur di sana. "Ketika menjadi petani sayur, kebanyakan ruginya, karena tanah mesti dicangkul. Dan ketika beralih menjadi petani kopi, keuntungan ...

Hargotirto | 16/12/2019 [KBR|Warita Desa] Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan akan mengendalikan dan membatasi ekspor benih lobster. Dia mengklaim masih mencari cara menghindari kemungkinan masifnya ekspor benih lobster. Kata dia, masifnya penangkapan benih lobster akan mengancam ekosistem laut. "Lobster yang hari-hari ini sangat panas, dan itu tidak masalah. Semua kebijakan yang akan diambil pemangku, pengambil kebijakan akan menghadapi tantangan seperti ini, dan saya fikir ini hal yang lumrah. Mau dipojokkan ikut penyelundupan, ...

Hargotirto | 16/12/2019 [KBR|Warita Desa] Pemerintah berencana membentuk super holding untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setelah sebelumnya menggabungkan beberapa BUMDes dalam sebuah holding. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding BUMDes akan memacu produktivitas perusahaan BUMDes, yang jumlahnya mencapai 40 ribu. Halim Iskandar mengatakan super holding juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta untuk memperbesar ruang lingkup BUMDes. "Kerja ...