Tata Cara Permohonan Informasi Publik 1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis 2. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon wajib: a. mengisi formulir permohonan; dan b. membayar biaya salinan dan/ atau pengirima informasi apabila dibutuhkan 3. Dalam hal pemohonan diajukan secara tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan. 4. Formulir permohonan informasi  memuat: a. nomor pendaftaran ...

Pengelompokan Daftar Informasi Publik Informasi Setiap Saat a. Daftar seluruh informasi publik b. Hasil keputusan/ kebijakan c. Perjanjian dengan pihak ketiga d. Prosedur kerja pegawai e. Laporan pelayanan akses informasi Informasi Serta Merta Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak Informasi Berkala a. Informasi Badan Publik b. Informasi Kegiatan dan Kinerja c. Informasi Laporan Keuangan Informasi Dikecualikan Informasi ini tidak wajib disediakan dan diumumkan ...

  Pemohon informasi datang ke desk petugas pelayanan informasi atau mengunjungi web desa atau klik di sini Mengisi Form Informasi  Mengisi formulir permohonan Pemohon melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Penerimaan informasi publik kepada Pemohon informasi publik Petugas memproses permintaan Pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik Petugas memberikan Tanda ...

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA " DENGAN INI KAMI DESA HARGOTIRTO AKAN BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK- BAIKNYA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU" ...

A. Latar Belakang Perubahan  dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No 23 Tahun 2014 serta UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan ruang lebih bagi Desa. Desa diberi wewenang mengelola sumber dayanya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang bersifat asal- usul dan lokal bersekala Desa (kewenangan diserahkan oleh kabupaten) menjadi dua komponen kewenangan penting dalam pembangunan. Implementasi UU Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk: 1. Melakukan demokrasi proses, ...

Hargotirto-Pemerintah desa Hargotirto telah merencanakan kegiatan pembangunan tahun 2019, baik fisik maupun non fisik. Seperti tahun tahun sebelumnya pembangunan fisik di tahun 2019 juga menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Khususnya pembangunan fisik masyarakat desa bisa berperan serta langsung memiliki peluang yang sama untuk bekerja dan berkesempatan mendapatkan tambahan penghasilan. Pembangunan ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Hargotirto. Di awal semester 2 ini, pembangunan masih didukung Dana ...

Kader posyandu merupakan ujung tombak program kesehatan, terutama ibu dan anak. Bukan sebuah pekerjaan tapi pengabdian yang tentu bukan hal yang mudah. Kader posyandu dituntut mampu memberikan pelayanan sekaligus pendidikan kesehatan di setiap waktu di lingkungannya. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan pelaksanaan Bimtek untuk kader posyandu baik dari Pemerintah Desa maupun dari instansi terkait salah satunya UPTD Puskesmas. Tujuan diadakannya bimtek untuk kader posyandu adalah untuk meningkatkan pengetahuan kader posyandu dan meningkatkan ...

Sabtu (6/7) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang bersumber dari APBD D. I Yogyakarta dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Hargotirto dengan menghadirkan masyarakat penerima manfaat dari Desa Hargotirto dan Hargowilis. Pada kesempatan ini hadir dari Dinas PU P ESDM DIY, Bapak Babinkamtibmas Desa Hargotirto Bapak Sudin Setyawan dan juga bapak/Ibu Dukuh dari warga penerima manfaat bantuan Stimulan RTLH. Di tahun 2019 ada sejumlah 150 unit bantuan Stimulan RTLH dari Dinas PU P ESDM DIY yang rencanakan akan ...