[KBR|Warita Desa] Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengungkapkan, Indonesia menjadi negara urutan teratas yang tertimpang secara ekonomi di dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat dunia, di bawah Thailand. Sedangkan peringkat nomor wahid ditempati Rusia, dan disusul India.

Di Indonesia, kata Bambang, terjadi ketimpangan yang sangat besar lantaran adanya konsentrasi aset nasional yang dikuasai oleh kelompok kecil terkaya. Ia mengatakan ada 10 persen orang yang justru menguasai 70 persen aset nasional. Artinya, 90 persen orang lainnya, hanya memperebutkan 30 persen aset nasional yang ada dan tersisa saja.

Baca juga: Tak Lekang oleh Zaman, Membumikan Gotong Royong Bersama Para Ibu

“Indonesia merupakan negara keempat tertimpang di dunia, yang pertama adalah Rusia, kedua India, ketiga Thailand dan keempat Indonesia. Memang bapak wakil presiden kalau dilihat dari menurunnya Gini Ratio memang benar, tapi Gini Ratio ini adalah ketimpangan yang relatif, sebetulnya kalau ketimpangan yang absolut artinya yang paling miskin dibanding dengan yang kaya ini semakin sangat timpang. Dengan kondisi bangsa yang sangat majemuk diperlukan akselerasi penurunan ketimpangan ini,” ujar Bambang, di Istana Wapres, Rabu (9/10/2019).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, ketimpangan di Indonesia mencapai 0,39 persen, atau lebih besar dari Timur Tengah pada saat mengalami kondisi peperangan yang hanya 0,35 persen Gini absolut. Maka dari itu, kesenjangan di Indonesia dapat dilihat sangat jelas, salah satunya di Jakarta. Ia mengatakan di ibu kota ini kita dapat melihat orang terkaya sampai orang termiskin, dimana mereka berada dalam satu kawasan yang sama.

Tapi, kata Bambang, bukan berarti di negara-negara maju seperti Amerika Serikat tidak mengalami ketimpangan ekonomi juga, namun ketimpangan yang terjadi di Negeri Paman Sam dan Indoneaia sangat berbeda. Jika di Amerika Serikat orang miskin masih masih bisa menyewa rumah atau membeli mobil, berbeda dengan Indoneaia yang bahkan tidak dapat membeli beras.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan Pemerintah ke depan harus menyasar kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, kebutuhan listrik hingga air untuk mengurangi kesenjangan. Selain itu harus ada juga pembangunan infrastruktur terarah, investasi meningkat untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan memberi jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia.

Oleh : Dwi Reinjani 

Editor: Fadli Gaper