Hargotirto | 19/12/2019

[KBR|Warita Desa] Sepanjang tahun 2019, kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan pusat. Hal itu tercatat dalam Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Wilayah yang dilansir KPK.

Menurut data penindakan KPK, selama periode Januari-September 2019 ada 52 kasus korupsi di wilayah pemerintah pusat.

Selama periode pertama Presiden Jokowi, tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah pusat juga cenderung meningkat. Rinciannya adalah:

2015: 16 kasus2016: 29 kasus2017: 38 kasus2018: 32 kasus2019: 52 kasus

Serba-serbi Korupsi Tahun 2019

Bila dilihat dari jenis perkara, sepanjang 2019 tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan, yakni 97 kasus.

Jabatan pemerintahan yang paling banyak terlibat korupsi adalah:

Walikota/Bupati dan Wakil: 14 kasusPNS Eselon I/II/III: 14 kasusAnggota DPR dan DPRD: 10 kasus

Baca Juga : Lubang Tambang Jadi Tempat Wisata, Jatam : Itu Modus Pengusaha

Sedangkan instansi pemerintah yang paling banyak terlibat adalah:

Pemkab/Pemkot: 51 kasusKementerian/Lembaga Negara: 42 kasusBUMN/BUMD: 42 kasus

Kerja Belum Selesai

Dalam siaran persnya (17/12/2019), jajaran pimpinan KPK menegaskan bahwa kinerja pemberantasan korupsi masih jauh dari selesai.

"Di ujung tahun kepemimpinan kami ini, tidak berlebihan jika kami ungkapkan, inilah tahun terberat ketika KPK secara keseluruhan terasa seperti dikepung kepentingan anti pemberantasan korupsi. Namun, kami paham, kita tidak boleh menyerah kalah pada perlawanan balik koruptor (corruptors fight back) tersebut," tulis KPK dalam laporannya, Selasa (17/12/2019).

"Sekali lagi, semua ini belum usai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan di semua fungsi lembaga ini. Yang tidak kalah penting adalah menjaga marwah lembaga pemberantas korupsi ini dengan menguatkan integritas manusia di dalamnya. Meskipun ada perubahan signifikan mengenai kepegawaian, sudah semestinya fondasi yang dimiliki sebagai insan KPK tidak akan luntur," tulis KPK.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman