You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

Nelayan Pantura Mulai Melaut di Natuna

Administrator 16 Maret 2020 Dibaca 576 Kali

Hargotirto

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Riswanto membenarkan hari ini sudah mulai beraktivitas di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menyebut total ada 30 kapal dengan kapasitas 100 Gross Tonnage yang berangkat dari Tegal, Jawa Tengah.

Kapal-kapal nelayan itu berangkat ke Natuna pada Rabu (4/3/2020), dan telah medapatkan arahan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait zonasi penangkapan ikan agar tidak mengganggu nelayan lokal.

Selain itu juga ada pengarahan lokasi menangkap ikan agar sesuai dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan laut China Selatan yang beberapa kali dimasuki nelayan China.

"Kita kalau melihat (nelayan China di ZEE Indonesia) ya tentu kasat mata. Kalau dengan radar, jangkauannya tentu lebih luas. Kita kan hanya difasilitasi yang namanya di kapal perikanan kita, kapal AIS (Authomatic Identification System) sama PMS. Jadi keberadaan kapal kita di Natuna itu hanya dimonitor oleh aparat ataupun kapal perang angkatan laut ataupun dari Bakamlanya," kata Riswanto ketika dihubungi KBR, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga : Dampak Corona, Gaji Karyawan Tidak Diptong Pajak

Riswanto menambahkan, keberadaannya di perairan Natuna guna menjaga laut Indonesia dengan memarakkan aktivitas penangkapan di sana.

Ia juga tidak menyebut target hasil tangkapan ikan yang didapatkan di sana. Menurutnya, dengan mempertimbangkan Bahan Bakar Minyal (BBM) kapal sejumlah 50 KL, maka estimasi waktu mereka di Natuna selama dua bulan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan memobilisasi seratusan nelayan Pantura ke Natuna.

Hal itu guna menindaklanjuti masuknya kapal asing dari China dan Vietnam serta kegiatan pencurian ikan di wilayah Natuna.

Pemertintah menggerakkan nelayan ke Natuna sebagai salah satu upaya negara menghadirkan aktivitas di perairan Natuna.

Selain dengan menggerakkan ratusan nelayan Pantura, Mahfud MD juga membuka peluang untuk menggerakkan nelayan dari daerah lainnya ke Natuna secara berkala.

Selain itu, ia akan menghidupkan aktivitas nelayan lokal Natuna karena di wilayah tersebut terdapat ikan yang melimpah.

"Hukum internasional mengatakan perairan yang dimasukkan ke peta mereka (Tiongkok) adalah perairan sah kita Indonesia. Dan kita yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan laut, termasuk 200 meter ke bawahnya dari dasar perairan itu. Itu menurut hukum. Selama ini kita kurang hadir di sana," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, (6/1/2020).

Oleh : Muthia Kusuma
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%