[KBR|Warita Desa] Bupati Sidoarjo Saiful Illah meminta agar pabrik tahu di Sidoarjo mengganti bahan bakar plastik menjadi serbuk kayu. Penggunaan bahan bakar dari serbuk kayu bisa mengurangi polusi yang membahayakan. "Solusinya bahan bakar tidak usah pakai itu (plastik) tetapi pakai kayu," kata Saiful Illah pada Senin (19/11/2019). Dia mengatakan, akan bertindak tegas apabila nantinya pabrik tidak mau mengganti bahan bakar. Menurut dia, dengan memakai kayu, maka pabrik tahu harus mengganti kompor yang akan digunakan memasak kedelai. Saiful menjelaskan, ...

[KBR|Warita Desa] Bulan ini kita memperingati Hari Diabetes Internasional. Penyakit ini menyerang melalui darah dan berpotensi merusak semua organ tubuh, termasuk mata. Itu sebab semua orang dengan diabetes harus mendapatkan pemeriksaan mata sedini agar terhindar dari kebutaan. Seperti apa gejala gangguan mata yang dialami pasien diabetes? Selain diabetes, penyakit apa saja yang bisa menyebabkan gangguan mata? Baca Juga : Sambangi Istana, Petani Kenceng Adukan Puluhan Tambang Semen yang Beroperasi   Sesaat lagi kami bahas di ...

[KBR| Warita Desa] Sekelompok petani Pegunungan Kendeng mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengadukan puluhan tambang semen yang masih beroperasi di kawasan tersebut, meski Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sudah merekomendasikan penghentian aktivitas tambang itu. Mereka bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mencatat, ada 34 aktivitas tambang yang saat ini masih beroperasi di Pengunungan Kendeng, yang terdiri dari 19 tambang di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, ...

Secara garis besar dasar hukum pengelolaan tanah (kas) desa, berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan, didasarkan pada: Pertama,  UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 212-216  ayat (1) tentang Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ...

[KBR|Warita Desa] Menciptakan SDM unggul adalah cita-cita Presiden Joko Widodo di periodenya yang kedua. Untuk mewujudkannya perlu diterapkan berbagai strategi untuk mengatasi persoalan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah soal kesetaraan di dunia pendidikan. Topik ini akan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam Feminist Festival 2019. Baca Juga : Bakal Ekskusif, Masuk Pulau Komodo Mesti Pakai Membership? Seperti apa feminisme, sebuah paham yang memperjuangkan kesetaraan, dalam institusi pendidikan? Apa peran yang bisa dilakukan ...

[KBR|Warita Desa] Masuk Pulau Komodo Mesti Pakai Membership? Apa iya tiket masuknya bakal mencapai 14 jutaan? Kami tanyakan kepada Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Apa pula tanggapan wisatawan? Baca Juga : Kemenkes Klaim Sudah Bahas Penyuluhan Kesehatan Calon Pengantin Di #KBRPagi kami menguliknya, bisa Anda dengarkan di #KBRprime http://bit.ly/2QuFppo www.kbrprime.id (http://bit.ly/2QuFppo)Bakal Eksklusif, Masuk Pulau Komodo Mesti Pakai Membership?Pulau Komodo disebut-sebut takkan cocok bagi wisatawan tak berduit, karena ...

[KBR|Warita Desa] Kementerian Kesehatan menyatakan tengah menyusun program penyuluhan kesehatan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang ingin menikah, sejak dua tahun lalu, atau sebelum Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendy mewacanakan sertifikasi layak nikah. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari mengatakan, kementeriannya rutin membahas rencana program tersebut bersama Kementerian Agama, agar pasangan yang ingin menikah mendapat informasi soal kesehatan reproduksi hingga gizi keluarga. Dalam ...

[KBR|Warita Desa] Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mulai mengevaluasi kebijakan peninggalan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Edhy tak merinci aturan peninggalan Susi yang sedang dikaji untuk dihapus. Namun, ia mewacanakan penghentian penenggelaman kapal, karena barang sitaan tersebut bisa dihibahkan pada nelayan. Menurut Edhy, penghapusan atau penerbitan peraturan menteri (permen) harus disetujui Presiden Joko Widodo lebih dulu. "Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, banyak tadi saya paparan, dan Pak Presiden ...