You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

BPS : Banyak Regulasi Soal Sampah, Tapi Nyaris Tak Ada Sanksi Bagi Pelanggar

Administrator 16 Desember 2019 Dibaca 1.979 Kali

Hargotirto | 16/12/2019

[KBR|Warita Desa] Indonesia punya banyak aturan terkait masalah sampah, baik untuk sampah di daratan maupun di lautan. Namun, aturan-aturan itu belum ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kritik ini disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir: Sampah Laut di Indonesia 2019 yang dirilis Jumat (13/12/2019).

"Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum membawa perubahan berarti," tulis BPS dalam laporannya.

BPS mencatat, tahun 2018 Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga dan sejenisnya hingga seberat 66,5 juta ton. Dari situ, ada jutaan ton yang tidak terkelola hingga sangat rentan terbuang ke laut.

"Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SPSN), jumlah sampah yang tidak terkelola tahun 2018 mencapai 3,9 juta ton. Sampah tersebut dapat masuk ke aliran sungai yang bermuara ke laut," tulis BPS.

BPS pun mengingatkan penumpukan jutaan ton sampah di laut itu bisa merusak ekosistem, mengganggu pariwisata, mengganggu produktivitas nelayan, serta mengancam kesehatan warga pesisir dan konsumen ikan laut.

BPS Tagih Aksi Pemda

Demi mengatasi masalah sampah laut, BPS menagih aksi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sampah di daratan.

BPS mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa daerah yang punya aturan pengendalian sampah sendiri.

Baca Juga : Pahitnya Kopi Sarongge, Manisnya untuk Petani

Semisal, Pemda DKI Jakarta punya Perda No. 3/2013 yang mengancam pemberian sanksi kepada rumah tangga, penanggung jawab kawasan, pengelolaan fasilitas umum, dan pengembang yang buang sampah sembarangan.

Pemda Bandung juga punya Perda No. 11/2005 yang menjatuhkan sanksi denda Rp1 juta kepada pedagang kaki lima dan warga yang membuang sampah sembarangan.

"Tetapi ancaman sanksi dalam regulasi itu seolah hanya sekedar ancaman belaka. Pelaku pembuang sampah sembarangan, atau pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah, nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis," kritik BPS.

Selain menyoal penegakan regulasi, BPS juga mengkritisi rendahnya anggaran Pemda untuk pengelolaan sampah.

"Dana operasional dan perawatan pengelolaan sampah masih jauh di bawah 1 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan pengelolaan sampah diselenggarakan secara business as usual," tulis BPS.

"Penyelesaian dalam mengurangi sampah laut merupakan kewajiban bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masalah sampah mustahil akan diselesaikan jika masyarakat dan pihak swasta tidak memiliki kesadaran dan kepedulian," tegas BPS lagi.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%