You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Setelah Holding, Kini Pemerintah Ingin Bikin Super Holding BUMDes

Administrator 16 Desember 2019 Dibaca 2.414 Kali

Hargotirto | 16/12/2019

[KBR|Warita Desa] Pemerintah berencana membentuk super holding untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setelah sebelumnya menggabungkan beberapa BUMDes dalam sebuah holding.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding BUMDes akan memacu produktivitas perusahaan BUMDes, yang jumlahnya mencapai 40 ribu.

Halim Iskandar mengatakan super holding juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta untuk memperbesar ruang lingkup BUMDes.

"Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama, berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih diperluas lagi, enggak mungkin ini dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani. Maka di sinilah ada super holding, kalau perlu sampai melibatkan BUMN," kata Halim di kantor presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga : BPS : Banyak Regulasi Soal Sampah, Tapi Nyaris Tak Ada Sanksi Bagi Pelanggar


Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding akan jauh lebih besar dari holding BUMDes yang sudah terbentuk sejak 2017. Holding BUMDes misalnya berada di Bali, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Halim mencontohkan BUMDes produksi padi, kapasitas produksinya bisa digandakan dengan holding. Jika jumlah produksi terus bertambah, holding tersebut bisa diperbesar lagi dengan super holding untuk merambah pasar ekspor.

Halim menyebut pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas. Misalnya untuk ekspor, pemerintah akan membantu mencarikan rekanan agar bisa segera terealisasi.

Hal serupa juga akan terjadi jika BUMDes memerlukan sokongan untuk memperbesar produksinya.

Oleh : Dian Kurniati
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp4,122,224,590 Rp4,158,431,349
99.13%
Belanja
Rp4,155,578,227 Rp4,444,723,966
93.49%
Pembiayaan
Rp286,292,617 Rp286,292,617
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp32,271,800 Rp29,418,509
109.7%
Hasil Aset Desa
Rp13,744,000 Rp13,422,000
102.4%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp47,919,114 Rp46,011,605
104.15%
Dana Desa
Rp1,753,053,000 Rp1,753,053,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp132,639,568 Rp165,202,430
80.29%
Alokasi Dana Desa
Rp977,512,298 Rp977,512,298
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp675,000,000 Rp675,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp342,051,660 Rp356,882,400
95.84%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp15,929,107 Rp15,929,107
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp120,000,000 Rp120,000,000
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp3,846,900 Rp0
100%
Bunga Bank
Rp8,257,143 Rp6,000,000
137.62%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,617,363,603 Rp1,743,006,576
92.79%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp2,383,229,424 Rp2,489,295,456
95.74%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp94,471,700 Rp123,567,600
76.45%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp5,468,500 Rp29,903,700
18.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp55,045,000 Rp58,950,634
93.37%