You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Setelah Holding, Kini Pemerintah Ingin Bikin Super Holding BUMDes

Administrator 16 Desember 2019 Dibaca 2.210 Kali

Hargotirto | 16/12/2019

[KBR|Warita Desa] Pemerintah berencana membentuk super holding untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setelah sebelumnya menggabungkan beberapa BUMDes dalam sebuah holding.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding BUMDes akan memacu produktivitas perusahaan BUMDes, yang jumlahnya mencapai 40 ribu.

Halim Iskandar mengatakan super holding juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta untuk memperbesar ruang lingkup BUMDes.

"Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama, berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih diperluas lagi, enggak mungkin ini dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani. Maka di sinilah ada super holding, kalau perlu sampai melibatkan BUMN," kata Halim di kantor presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga : BPS : Banyak Regulasi Soal Sampah, Tapi Nyaris Tak Ada Sanksi Bagi Pelanggar


Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding akan jauh lebih besar dari holding BUMDes yang sudah terbentuk sejak 2017. Holding BUMDes misalnya berada di Bali, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Halim mencontohkan BUMDes produksi padi, kapasitas produksinya bisa digandakan dengan holding. Jika jumlah produksi terus bertambah, holding tersebut bisa diperbesar lagi dengan super holding untuk merambah pasar ekspor.

Halim menyebut pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas. Misalnya untuk ekspor, pemerintah akan membantu mencarikan rekanan agar bisa segera terealisasi.

Hal serupa juga akan terjadi jika BUMDes memerlukan sokongan untuk memperbesar produksinya.

Oleh : Dian Kurniati
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%