Hargotirto – Jum’at (24/06/2022) Forum Pengurangan Resiko Bencana Kalurahan Hargotirto mengadakan rapat untuk membentuk pengurus baru,meneruskan pengurus lama yang habis masa kerja pada tahun 2021 yang lalu.
Rapat dimulai pada pukul 09.30 WIB dipandu oleh Tony Hernanto,selaku Kamituwa Hargotirto.
Sesaat setelah acara dibuka, Suparji Koordinator FPRB Hargotirto periode 2017-2021 memberikan sambutan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang harus segera di lakukan antara lain melihat kembali kajian resiko bencana yang ada, dan melakukan kajian kembali karena dokumen yang ada saat ini sudah cukup umur,sehingga perlu penyesuaian dengan kondisi terkini. Sekaligus beliau berharap agar pengurus baru yang nanti terbentuk bisa menjalankan tugas mulia ini dengan lebih baik.
Dihadapan sekitar 25 orang peserta rapat,Lurah Hargotirto menyampaikan bahwa sebenarnya restrukturisasi pengurus semestinya dilaksanakan pada tahun 2021,namun baru dapat dilakukan saat ini karena mempertimbangkan kondisi pandemi. Tidak lupa Lurah menyampaikan rasa terima kasih kepada Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Hargotirto, yang banyak membantu tugas Pemerintah Kalurahan khususnya dalam menyelesaikan persoalan kebencanaan di kalurahan ini.
Disampaikan pula bahwa Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) mutlak dibentuk sebagai konsekuensi bahwa Kalurahan Hargotirto telah dikukuhkan sebagai desa tangguh bencana (Destana) pada tahun 2017, disamping telah terbentuk pula Tim Penanggulangan Bencana (Tim PB) pada saat yang sama.
Menilik dari perjalanan waktu, sebenarnya embrio desa tangguh bencana telah dimulai jauh jauh hari ke belakang, tepatnya pada tahun 2008 dan tahun 2010. Dimana pada tahun itu,melalui LSM Damar, telah melakukan pendampingan kegiatan desa tangguh di Hargotirto.
Dalam rapat ini berhasil disusun pengurus baru untuk periode 2022 – 2026 dengan susunan personalia :
Koordinator I : Apri Hernawan, Teganing II
Koordinator II : Tubarno, Teganing I
Bendahara I : Mujiyanto, Sekendal
Bendahara II : Parlan, Menguri
Sekretaris : Noor Samsiyah
Untuk kelengkapan kepengurusan lainnya, akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kesempatan ini pula dilakukan permufakatan untuk pengusulan prioritas kegiatan tahun 2023, yang diajukan dalam penyusunan RKP tahun 2023. Pelatihan terkait penanganan kebencanaan menjadi prioritas disusul anggaran pertemuan rutin dan ATK. Sedangkan untuk usulan ke Pemerintah Kabupaten/ Provinsi mengusulkan pengadaan ambulance desa dan sarana lainnya. (boy)