You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN HUT KE-78 RI TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

Latar Belakang dan Dasar Hukum

Tukiyo 08 Juli 2019 Dibaca 149.835 Kali

A. Latar Belakang

Perubahan  dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No 23 Tahun 2014 serta UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan ruang lebih bagi Desa. Desa diberi wewenang mengelola sumber dayanya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang bersifat asal- usul dan lokal bersekala Desa (kewenangan diserahkan oleh kabupaten) menjadi dua komponen kewenangan penting dalam pembangunan.

Implementasi UU Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk:

1. Melakukan demokrasi proses, mulai dari perencanaan di awal melalui Musrenbangdus sampai dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) melibatkan semua elemen masyarakat.

2. Konsolidasi sumber daya dan aset, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

3. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan partisipasi dari masyarakat.

Pemerintah secara umum telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait implementasi UU Desa, seperti pengelolaan keuangan, aset dan potensi, perencanaan, pemilihan Kepala Desa, BPD, maupun pemilihan Perangkat Desa. Pelbagai peraturan tersebut disusun dan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal serta  Kementrian Dalam Negeri.

Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka, setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cara cepat, murah dan cara sederhana. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang melalui proedur dan tahapan beserta peraturan pelaksanaanya.

 

B. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerag sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagimanan telah diubah menjadi Peraturan Nomor 47 Tahun 2015
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,062,810,337 Rp3,045,165,886
100.58%
Belanja
Rp3,263,443,661 Rp3,450,134,136
94.59%
Pembiayaan
Rp414,968,250 Rp414,968,250
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp27,462,600 Rp27,462,600
100%
Hasil Aset Desa
Rp17,272,000 Rp18,672,000
92.5%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp52,630,055 Rp35,736,925
147.27%
Dana Desa
Rp1,367,078,000 Rp1,367,078,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp137,467,219 Rp137,467,219
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,110,885,222 Rp1,110,885,222
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp341,863,920 Rp341,863,920
100%
Bunga Bank
Rp8,151,321 Rp6,000,000
135.86%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,913,304,269 Rp2,030,268,339
94.24%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp439,944,492 Rp457,532,030
96.16%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp96,627,700 Rp130,884,800
73.83%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp249,192,200 Rp256,225,000
97.26%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp564,375,000 Rp575,223,967
98.11%