You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Rakor Bulan Agustus 2019 | Program Keluarga Harapan dicabut ???

Administrator 26 Agustus 2019 Dibaca 377 Kali

Hargotirto | Senin [26/08/2019]

Diawali dengan kegiatan apel pagi (07:30 Wib) dilanjutkan Rapat koordinasi. Bulan ini ada yang berbeda dengan bulan - bulan yang lalu, hadir dari pendamping PKH  (Program Keluarga Harapan)  Indriana Wulansari dan Rina, serta Tri Antara selaku KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Banyak yang beliau - beliau sampaikan terkait Pogram Keluarga Harapan, tapi sebelumnya penulis disini mengajak pembaca mengenal apa PKH tersebut, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Misi besar PKH adalah untuk menurunkan kemiskinan.

Yang penulis dapat sampaikan disini adalah akan adanya proses verifikasi terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dari 58 KK calon KPM PKH di Desa Hargotirto ini perlu verifikasi dari pedukuhan apakah calon masih bertempat di wilayah, apakah calon layak menerima. Perlu masyarakat ketahui calon KPM PKH diperoleh dari Bang Data Terpadu (BDT) tentu yang sebelumnya terdata melalui proses penyaringan dengan kriteria yang telah ditentukan, tapi data tersebut masih belum valid, ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak tapi terdata sebagai penerima dan sebaliknya, maka disinilah perlunya validasi data, yang imbasnya nanti akan ada dua kemungkinan ada yang masuk ada yang keluar dari data.

Kesadaran dari masyarakat itu yang diharapkan pemerintah desa, masyarakat yang rela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena tahu ada yang lebih berhak, karena tahu dirinya mampu, tentu itulah harapannya, bukan yang menggerutu  karena dicabut kepesertaanya sedang dirinya termasuk keluarga yang mampu , mari kita mulai sadar memulai untuk merelakan apa yang bukan menjadi hak kita menjadi hak orang yang lebih membutuhkan, dan tentu kami mendoakan semoga masyarakat yang rela demikian mendapat rejeki yang lancar dan barokah untuk keluarganya dan pula untuk keluarga penerima menjadikannya sebagai pendorong untuk terentas dari kemiskinan. Aamiin

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%