You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN

Menkeu : 70% APBD untuk Orang Pemda Sisanya untuk Rakyat

Administrator 18 November 2019 Dibaca 1.298 Kali

[KBR|Warita Desa] Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan kelemahan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran.

Menurut Menkeu, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kerap hanya digunakan untuk keperluan operasional Pemda. Sedangkan rakyat hanya kebagian sedikit.

Hal itu disampaikan Menkeu di depan para kepala daerah yang hadir di acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (14/11/2019).

“Kami mencatat beberapa kelemahan (pengelolaan anggaran Pemda) dari sisi inefisiensi, porsi belanja pegawai tinggi, 36 persen. Penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas 13,4 persen, wira-wiri (bolak-balik perjalanan dinas ke pusat). Unit cost-nya juga lebih mahal. Kemudian belanja jasa kantor bisa mencapai 17,5 persen," kata Menkeu.

"Jadi APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar,” tegas Menkeu, seperti dilansir situs resminya, Jumat (15/11/2019).

 

Baca Juga : Kemenaker : Era 4.0 akan Ada Pekerjaan Hilang, Tapi Jangan Pesimis

Menkeu Minta Pemda Punya Prioritas

Selain masalah di atas, Menkeu menyebut masih banyak Pemda yang mengalokasikan dana untuk semua unitnya tanpa prioritas jelas. Akibatnya, kualitas program Pemda menjadi kurang optimal.

Menkeu menegaskan pemerintah pusat akan terus melakukan pembenahan, membantu meningkatkan kemampuan aparat Pemda dalam merencanakan dan mengelola anggaran, serta mengawasi penggunaan APBN secara optimal.

Menkeu juga mengundang Pemda untuk mengirimkan pegawainya belajar di Kemenkeu melalui program pelatihan dan magang.

“Meskipun dunia mengalami dinamika yang banyak, namun apabila kita bisa bekerja secara tim, bersama, koordinatif, kerja sama yang baik antara Pusat dan Daerah maka hasilnya akan lebih baik,” kata Menkeu.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Rony Sitanggang

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,062,810,337 Rp3,045,165,886
100.58%
Belanja
Rp3,263,443,661 Rp3,450,134,136
94.59%
Pembiayaan
Rp414,968,250 Rp414,968,250
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp27,462,600 Rp27,462,600
100%
Hasil Aset Desa
Rp17,272,000 Rp18,672,000
92.5%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp52,630,055 Rp35,736,925
147.27%
Dana Desa
Rp1,367,078,000 Rp1,367,078,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp137,467,219 Rp137,467,219
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,110,885,222 Rp1,110,885,222
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp341,863,920 Rp341,863,920
100%
Bunga Bank
Rp8,151,321 Rp6,000,000
135.86%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,913,304,269 Rp2,030,268,339
94.24%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp439,944,492 Rp457,532,030
96.16%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp96,627,700 Rp130,884,800
73.83%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp249,192,200 Rp256,225,000
97.26%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp564,375,000 Rp575,223,967
98.11%