You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

SBI Khawatir Pembangunan Ibu Kota Baru Ganggu Habitat Bekantan

Administrator 22 Desember 2019 Dibaca 1.954 Kali

Hargotirto | 22/12/2019

[KBR|Warita Desa] Bekantan adalah primata langka yang hanya ada di Kalimantan. Sejak tahun 2008, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkan status hewan ini sebagai endangered atau 'terancam punah'.

Komunitas Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) lantas khawatir pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengganggu habitat mereka.

"Mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan (pembangunan ibu kota baru) tentu banyak sekali dampaknya. Kalau misalnya dampak lingkungan pasti, karena akan ada pergeseran kawasan yang mungkin sebelumnya itu statusnya habitat bekantan, walaupun di luar kawasan konservasi," kata Ketua SBI Amalia kepada KBR, Selasa (17/12/2019).

"Hal itu yang mestinya diatasi atau dicarikan solusi," kata Amalia lagi.

Baca Juga : Menatap Tepat Makna Inklusi, Wujudkan Difabel Jadi Sosok Unggul

Kawasan Ekosistem Esensial dan 'Green City'

Menurut Amalia, saat ini Pemprov Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya melindungi bekantan dengan membentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Amalia mengusulkan agar KEE semacam itu dikembangkan juga di kawasan ibu kota baru. Ia berharap ibu kota dibangun dengan konsep green city.

"Mengenai isu pemindahan ibu kota ini, bila memang betul dilaksanakan dengan konsep green city, green government, yang sesuai dengan tata kelola, tata ruang, dan tata bangunan yang ramah lingkungan, mungkin akan meminimalisir terjadinya migrasi besar-besaran spesies tertentu," kata Amalia.

"Tetapi ini perlu pengawasan dari semua pihak. Jadi sebenarnya tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi teman-teman komunitas, dan masyarakat, bagaimana pengembangan pemindahan ibu kota ini," pungkasnya.

Oleh : Mutia Kusuma, Adi Ahdiat
Editor: Sindu Dharmawan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,636,267,256 Rp3,678,137,930
98.86%
Belanja
Rp3,346,504,904 Rp3,649,076,910
91.71%
Pembiayaan
Rp547,336,480 Rp559,733,980
97.79%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp35,311,000 Rp35,311,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp11,522,000 Rp13,422,000
85.84%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp42,165,605 Rp46,011,605
91.64%
Dana Desa
Rp1,406,401,000 Rp1,406,401,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp166,657,250 Rp206,695,881
80.63%
Alokasi Dana Desa
Rp1,006,277,904 Rp1,006,277,904
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp495,000,000 Rp495,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp445,762,140 Rp445,762,140
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp17,256,400 Rp17,256,400
100%
Bunga Bank
Rp9,913,957 Rp6,000,000
165.23%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,761,544,551 Rp1,955,763,369
90.07%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,211,369,953 Rp1,243,766,784
97.4%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp86,430,400 Rp135,153,600
63.95%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp251,560,000 Rp266,686,000
94.33%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp35,600,000 Rp47,707,157
74.62%