You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Perubahan Nomeklatur Pemerintah Desa

Administrator 17 Oktober 2019 Dibaca 1.121 Kali

Nomenklatur desa nantinya akan diubah menjadi kalurahan. Perubahan nomenklatur itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan DIY dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemda DIY.

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sleman, Hendra Adi SH MH, Minggu (21/7) menjelaskan, sesuai Pasal 24 ayat (1) Perdais No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan mengamanatkan kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Sedangkan Pergub DIY, juga mengatur Pemerintah Desa mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, dan nomenklatur Desa.

 "Untuk menindaklanjuti UU Desa, Perdais dan Pergub DIY, sekarang ini kami sedang menyusun raperda tentang kalurahan. Raperda itu akan merubah nomenklatur desa menjadi kalurahan," jelasnya.

Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, nantinya penyebutan kepala desa akan menjadi lurah desa. Sedangkan untuk perangkat desa menjadi pamong kalurahan. Sementara kecamatan berubah menjadi Kapanewon.

"Meskipun penyebutan nama berubah, tugas dan fungsinya tetap sama. Bahkan jumlah kalurahan tetap 86 dan kapanewon juga 17 seperti saat ini," ujarnya.

Baca Juga : Palapa Ring Sudah Beroperasi Penuh, Tarif Internet Diharapkan Jadi Satu Harga

Disinggung tentang dana desa, Hendra mengatakan, Pemkab Sleman telah menanyakan hal tersebut ke Pemda DIY. Berdasarkan surat balasan dari Pemda DIY, perubahan nomenklatur ini tidak akan memperngaruhi dana desa dari pemerintah pusat.

"Walaupun namanya berubah, kalurahan tetap akan mendapat dana. Soalnya itu hanya perubahan penyebutan saja tapi fungsi dan tugasnya tetap sama," terangnya.

Bahkan dengan perubahan nomenklatur ini, nantinya setiap kalurahan bisa memperoleh dana keistimewaan dari Pemda DIY. Hal itu untuk mendukung program keistimewaan dan melestarikan budaya. "Kalau selama ini danais lewat kabupaten. Tapi besok kalurahan bisa langsung mendapat danais," ujarnya. (Sni)

Sumber : krjogja.com

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp4,122,224,590 Rp4,158,431,349
99.13%
Belanja
Rp4,155,578,227 Rp4,444,723,966
93.49%
Pembiayaan
Rp286,292,617 Rp286,292,617
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp32,271,800 Rp29,418,509
109.7%
Hasil Aset Desa
Rp13,744,000 Rp13,422,000
102.4%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp47,919,114 Rp46,011,605
104.15%
Dana Desa
Rp1,753,053,000 Rp1,753,053,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp132,639,568 Rp165,202,430
80.29%
Alokasi Dana Desa
Rp977,512,298 Rp977,512,298
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp675,000,000 Rp675,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp342,051,660 Rp356,882,400
95.84%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp15,929,107 Rp15,929,107
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp120,000,000 Rp120,000,000
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp3,846,900 Rp0
100%
Bunga Bank
Rp8,257,143 Rp6,000,000
137.62%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,617,363,603 Rp1,743,006,576
92.79%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp2,383,229,424 Rp2,489,295,456
95.74%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp94,471,700 Rp123,567,600
76.45%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp5,468,500 Rp29,903,700
18.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp55,045,000 Rp58,950,634
93.37%