You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Perubahan Nomeklatur Pemerintah Desa

Administrator 17 Oktober 2019 Dibaca 919 Kali

Nomenklatur desa nantinya akan diubah menjadi kalurahan. Perubahan nomenklatur itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan DIY dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemda DIY.

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sleman, Hendra Adi SH MH, Minggu (21/7) menjelaskan, sesuai Pasal 24 ayat (1) Perdais No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan mengamanatkan kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Sedangkan Pergub DIY, juga mengatur Pemerintah Desa mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, dan nomenklatur Desa.

 "Untuk menindaklanjuti UU Desa, Perdais dan Pergub DIY, sekarang ini kami sedang menyusun raperda tentang kalurahan. Raperda itu akan merubah nomenklatur desa menjadi kalurahan," jelasnya.

Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, nantinya penyebutan kepala desa akan menjadi lurah desa. Sedangkan untuk perangkat desa menjadi pamong kalurahan. Sementara kecamatan berubah menjadi Kapanewon.

"Meskipun penyebutan nama berubah, tugas dan fungsinya tetap sama. Bahkan jumlah kalurahan tetap 86 dan kapanewon juga 17 seperti saat ini," ujarnya.

Baca Juga : Palapa Ring Sudah Beroperasi Penuh, Tarif Internet Diharapkan Jadi Satu Harga

Disinggung tentang dana desa, Hendra mengatakan, Pemkab Sleman telah menanyakan hal tersebut ke Pemda DIY. Berdasarkan surat balasan dari Pemda DIY, perubahan nomenklatur ini tidak akan memperngaruhi dana desa dari pemerintah pusat.

"Walaupun namanya berubah, kalurahan tetap akan mendapat dana. Soalnya itu hanya perubahan penyebutan saja tapi fungsi dan tugasnya tetap sama," terangnya.

Bahkan dengan perubahan nomenklatur ini, nantinya setiap kalurahan bisa memperoleh dana keistimewaan dari Pemda DIY. Hal itu untuk mendukung program keistimewaan dan melestarikan budaya. "Kalau selama ini danais lewat kabupaten. Tapi besok kalurahan bisa langsung mendapat danais," ujarnya. (Sni)

Sumber : krjogja.com

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%