You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Periode Pertama Jokowi, Luas Hutan Indonesia Berkurang 2,6 Juta Hektar

Administrator 28 Desember 2019 Dibaca 1.052 Kali

Hargotirto | Sabtu 28/ 12/ 2019

[KBR|Warita Desa] Di periode pertama pemerintahan Jokowi luas hutan Indonesia berkurang sekitar 2,6 juta hektare.

Kalau dibayangkan, area hutan yang hilang dalam lima tahun belakangan itu kira-kira setara dengan 40 kali lipat luas Kota Jakarta.

Angka-angka jelasnya terdapat dalam laporan Sistem Integrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2014-2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (27/12/2019).

"Luas tutupan hutan yang hilang di Indonesia dalam periode waktu 2014 sampai dengan 2018 berkurang sekitar 1,4 persen atau sebesar 2.685.012 hektare dalam kurun waktu lima tahun," tulis BPS dalam laporannya.

"Terjadi pengurangan luas hutan hampir di semua pulau di Indonesia. Luas hutan paling banyak berkurang adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan," ungkap BPS

Baca Juga : Warga Menyanbut Fenomena Gerhana Matahari Cincin

Luas Hutan Berkurang karena Banyak Faktor

Menurut BPS luas tutupan hutan Indonesia berkurang karena berbagai faktor, mulai dari peristiwa alam, penebangan hutan, kebakaran hutan, reklasifikasi lahan, sampai pertumbuhan penduduk.

"Jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan produk yang berbahan dasar kayu, yang berasal dari kayu hutan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap hutan," tulis BPS.

"Peningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan meningkatnya permintaan konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk, dan pembukaan jalan."

"Walaupun telah ada upaya untuk mengurangi laju deforestasi, namun hal ini dirasa belum mampu mengatasi masalah luas kawasan hutan yang semakin berkurang tiap tahunnya," tulis BPS lagi.

BPS lantas mendorong pemerintah agar tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

"Penyajian angka Produk Domestik Bruto seharusnya diperluas dengan memperhitungkan penipisan ketersediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, agar mampu memberikan gambaran menyeluruh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Kepala BPS Suhariyanto dalam laporannya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Ardhi Rosyadi

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%