You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Hutannya Bagus, Pemerintah Akan Buka Lahan Investasi Hijau di Papua

Administrator 27 Februari 2020 Dibaca 1.481 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta| Pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lahan 'investasi hijau'.

Untuk menuju ke sana, pemerintah akan melakukan pemetaan potensi terlebih dulu.

"Di sana kan ada karbon ya. Karena di Papua itu salah satu wilayah yang luas hutannya besar dan komposisi hutannya masih bagus. Kemudian punya mangrove juga. Koralnya bagus. Jadi kita ingin ke depan ada kebijakan pemerintah untuk investasi di Papua lebih pada investasi hijau," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seperti dilansir Antara, Senin (24/2/2020).

Selain hutan, mangrove, dan koral, Bahlil menyoroti kekayaan alam Papua lain yang berpotensi digarap seperti perikanan, pala, kakao, dan kopi.

"Nilainya belum kita putuskan, tapi kita lagi membangun pemetaan, membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan pemerintah nantinya bakal memberi insentif khusus bagi investasi hijau yang masuk ke Papua. Insentif itu bisa berupa keringanan pajak seperti tax holiday atau tax allowance, namun rinciannya belum dipastikan.

"Kalau tahun 2020 sudah clear, kita mulai jalan (investasinya)," kata Bahlil.

Baca Juga : Setelah Hentikan 36 Kasus, KPK Bakal Evaluasi Penyelidikan 366 Kasus Lain

Investasi Hijau: Program Kerja Sama Indonesia-GGGI

'Investasi hijau' merupakan bagian dari Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI).

GGGI adalah organisasi internasional yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, beranggotakan puluhan negara, dan sudah bekerja sama dengan Indonesia sejak 2013.

Menurut penjelasan di situs bersama Bappenas dan GGGI, sampai sekarang skema investasi hijau sudah dijalankan di sejumlah provinsi yakni:

DKI JakartaSumatera UtaraKalimantan TengahKalimantan TimurNusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur

Wujud 'investasi hijau' di provinsi-provinsi tersebut beragam, mulai dari pengembangan energi terbarukan, restorasi lahan gambut, sampai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam dokumen perencanaannya, GGGI juga menyatakan komitmen bahwa:

"GGGI akan mendukung pemerintah dalam membangun kepercayaan investor, menarik modal yang dibutuhkan, membuat model bisnis hijau berkelanjutan yang menguntungkan di Indonesia, dan membuka peluang yang belum dimanfaatkan," tulis mereka.

"GGGI juga akan mendukung pemangku kepentingan di Indonesia dalam merancang proyek yang memenuhi persetujuan bank (bankability)," lanjutnya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp4,122,224,590 Rp4,158,431,349
99.13%
Belanja
Rp4,155,578,227 Rp4,444,723,966
93.49%
Pembiayaan
Rp286,292,617 Rp286,292,617
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp32,271,800 Rp29,418,509
109.7%
Hasil Aset Desa
Rp13,744,000 Rp13,422,000
102.4%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp47,919,114 Rp46,011,605
104.15%
Dana Desa
Rp1,753,053,000 Rp1,753,053,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp132,639,568 Rp165,202,430
80.29%
Alokasi Dana Desa
Rp977,512,298 Rp977,512,298
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp675,000,000 Rp675,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp342,051,660 Rp356,882,400
95.84%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp15,929,107 Rp15,929,107
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp120,000,000 Rp120,000,000
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp3,846,900 Rp0
100%
Bunga Bank
Rp8,257,143 Rp6,000,000
137.62%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,617,363,603 Rp1,743,006,576
92.79%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp2,383,229,424 Rp2,489,295,456
95.74%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp94,471,700 Rp123,567,600
76.45%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp5,468,500 Rp29,903,700
18.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp55,045,000 Rp58,950,634
93.37%