You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH SELAMAT IDUL FITRI 1444 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Hutannya Bagus, Pemerintah Akan Buka Lahan Investasi Hijau di Papua

Administrator 27 Februari 2020 Dibaca 1.139 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta| Pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lahan 'investasi hijau'.

Untuk menuju ke sana, pemerintah akan melakukan pemetaan potensi terlebih dulu.

"Di sana kan ada karbon ya. Karena di Papua itu salah satu wilayah yang luas hutannya besar dan komposisi hutannya masih bagus. Kemudian punya mangrove juga. Koralnya bagus. Jadi kita ingin ke depan ada kebijakan pemerintah untuk investasi di Papua lebih pada investasi hijau," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seperti dilansir Antara, Senin (24/2/2020).

Selain hutan, mangrove, dan koral, Bahlil menyoroti kekayaan alam Papua lain yang berpotensi digarap seperti perikanan, pala, kakao, dan kopi.

"Nilainya belum kita putuskan, tapi kita lagi membangun pemetaan, membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan pemerintah nantinya bakal memberi insentif khusus bagi investasi hijau yang masuk ke Papua. Insentif itu bisa berupa keringanan pajak seperti tax holiday atau tax allowance, namun rinciannya belum dipastikan.

"Kalau tahun 2020 sudah clear, kita mulai jalan (investasinya)," kata Bahlil.

Baca Juga : Setelah Hentikan 36 Kasus, KPK Bakal Evaluasi Penyelidikan 366 Kasus Lain

Investasi Hijau: Program Kerja Sama Indonesia-GGGI

'Investasi hijau' merupakan bagian dari Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI).

GGGI adalah organisasi internasional yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, beranggotakan puluhan negara, dan sudah bekerja sama dengan Indonesia sejak 2013.

Menurut penjelasan di situs bersama Bappenas dan GGGI, sampai sekarang skema investasi hijau sudah dijalankan di sejumlah provinsi yakni:

DKI JakartaSumatera UtaraKalimantan TengahKalimantan TimurNusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur

Wujud 'investasi hijau' di provinsi-provinsi tersebut beragam, mulai dari pengembangan energi terbarukan, restorasi lahan gambut, sampai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam dokumen perencanaannya, GGGI juga menyatakan komitmen bahwa:

"GGGI akan mendukung pemerintah dalam membangun kepercayaan investor, menarik modal yang dibutuhkan, membuat model bisnis hijau berkelanjutan yang menguntungkan di Indonesia, dan membuka peluang yang belum dimanfaatkan," tulis mereka.

"GGGI juga akan mendukung pemangku kepentingan di Indonesia dalam merancang proyek yang memenuhi persetujuan bank (bankability)," lanjutnya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,062,810,337 Rp3,045,165,886
100.58%
Belanja
Rp3,263,443,661 Rp3,450,134,136
94.59%
Pembiayaan
Rp414,968,250 Rp414,968,250
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp27,462,600 Rp27,462,600
100%
Hasil Aset Desa
Rp17,272,000 Rp18,672,000
92.5%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp52,630,055 Rp35,736,925
147.27%
Dana Desa
Rp1,367,078,000 Rp1,367,078,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp137,467,219 Rp137,467,219
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,110,885,222 Rp1,110,885,222
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp341,863,920 Rp341,863,920
100%
Bunga Bank
Rp8,151,321 Rp6,000,000
135.86%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,913,304,269 Rp2,030,268,339
94.24%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp439,944,492 Rp457,532,030
96.16%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp96,627,700 Rp130,884,800
73.83%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp249,192,200 Rp256,225,000
97.26%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp564,375,000 Rp575,223,967
98.11%