You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Hutannya Bagus, Pemerintah Akan Buka Lahan Investasi Hijau di Papua

Administrator 27 Februari 2020 Dibaca 1.351 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta| Pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lahan 'investasi hijau'.

Untuk menuju ke sana, pemerintah akan melakukan pemetaan potensi terlebih dulu.

"Di sana kan ada karbon ya. Karena di Papua itu salah satu wilayah yang luas hutannya besar dan komposisi hutannya masih bagus. Kemudian punya mangrove juga. Koralnya bagus. Jadi kita ingin ke depan ada kebijakan pemerintah untuk investasi di Papua lebih pada investasi hijau," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seperti dilansir Antara, Senin (24/2/2020).

Selain hutan, mangrove, dan koral, Bahlil menyoroti kekayaan alam Papua lain yang berpotensi digarap seperti perikanan, pala, kakao, dan kopi.

"Nilainya belum kita putuskan, tapi kita lagi membangun pemetaan, membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan pemerintah nantinya bakal memberi insentif khusus bagi investasi hijau yang masuk ke Papua. Insentif itu bisa berupa keringanan pajak seperti tax holiday atau tax allowance, namun rinciannya belum dipastikan.

"Kalau tahun 2020 sudah clear, kita mulai jalan (investasinya)," kata Bahlil.

Baca Juga : Setelah Hentikan 36 Kasus, KPK Bakal Evaluasi Penyelidikan 366 Kasus Lain

Investasi Hijau: Program Kerja Sama Indonesia-GGGI

'Investasi hijau' merupakan bagian dari Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI).

GGGI adalah organisasi internasional yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, beranggotakan puluhan negara, dan sudah bekerja sama dengan Indonesia sejak 2013.

Menurut penjelasan di situs bersama Bappenas dan GGGI, sampai sekarang skema investasi hijau sudah dijalankan di sejumlah provinsi yakni:

DKI JakartaSumatera UtaraKalimantan TengahKalimantan TimurNusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur

Wujud 'investasi hijau' di provinsi-provinsi tersebut beragam, mulai dari pengembangan energi terbarukan, restorasi lahan gambut, sampai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam dokumen perencanaannya, GGGI juga menyatakan komitmen bahwa:

"GGGI akan mendukung pemerintah dalam membangun kepercayaan investor, menarik modal yang dibutuhkan, membuat model bisnis hijau berkelanjutan yang menguntungkan di Indonesia, dan membuka peluang yang belum dimanfaatkan," tulis mereka.

"GGGI juga akan mendukung pemangku kepentingan di Indonesia dalam merancang proyek yang memenuhi persetujuan bank (bankability)," lanjutnya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%