You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan HARGOTIRTO
Kalurahan HARGOTIRTO

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO HARGOTIRTO SUMRINGAH GUMREGAH BERKEMAJUAN PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H PEMERINTAH KALURAHAN HARGOTIRTO MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG KE-269, MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTAN DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

Survei: Akibat Pandemi Covid-19, Gaji Buruh Migran tak Dibayar

Administrator 11 Mei 2020 Dibaca 834 Kali

Hargotirto,

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Lebih setengah buruh migran di Arab Saudi sudah tidak digaji akibat pandemi Covid-19. Hal itu ditemukan dalam survei yang digelar Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) pada akhir April lalu. Deputi Direktur HRWG Daniel Awigra menyebut survei yang dilakukan bersama sejumlah organisasi itu dilakukan terhadap 149 responden yang bekerja di 9 negara tujuan, di antaranya Arab Saudi, Malaysia, dan Hongkong.

Baca Juga : Korlantas Polri: Kendaraan Bisa Lolos Penyekatan Bila Meyakinkan Petugas

Kata dia, hasil temuan dari survei ini cukup beragam.

"Survei ini kita melihat 3 aspek yang terimbas Covid. Yang pertama soal keamanan diskriminasi pasca Covid. Kemudian soal-soal kesehatan apakah mereka tertulari virus ini atau tidak? Susah atau tidak mereka mengakses layanan-layanan kesehatan, kemudian faktor ekonomi yaitu mereka dibayar atau tidak? Secara singkat, rentang persoalannya itu dari PHK, gaji tidak dibayarkan, takut ditangkap (karena urusan dokumen), sampai kerja tambahan (tanpa insentif)," kata Awigra saat diskusi daring, Minggu (10/05/20)

Awigra menjabarkan, di negara-negara yang mempekerjakan sebagai buruh pabrik dan konstruksi seperti Malaysia dan Arab Saudi, banyak PMI yang tidak mendapat gaji. Di Arab Saudi misalnya, lebih dari 54% responden sudah tidak digaji sehingga kesulitan menghidupi diri sendiri dan keluarga di Indonesia.

Sementara itu, kata dia mayoritas PMI di sektor rumah tangga terutama di Singapura dan Hongkong (95%) masih tetap bekerja dan mendapatkan gaji bulanan. Mereka menghadapi berbagai tambahan persoalan, seperti beban kerja berganda, pembatasan mobilitas (yang juga menyebabkan mereka tidak dapat mengirim uang ke keluarga), perampasan hak libur, depresi, dan tidak adanya upah lembur.

Mereka berharap dapat mengakses hak atas informasi, jaminan sosial (BPJS), dukungan prasarana medis, dan obat-obatan utamanya di tengah wabah ini. Sebagian dari mereka juga berharap dapat dipulangkan.

Lalu kata dia di sektor konstruksi, sebagian responden mengatakan, mereka sudah tidak digaji, dan sebagian lain mengaku gaji mereka ditangguhkan.

Di sektor manufaktur terutama di Taiwan dan Korea Selatan, sebagian besar PMI tidak diizinkan keluar rumah atau asrama sehingga mereka mulai menghadapi gangguan psikologis. Di tengah situasi ini bantuan dari negara penempatan maupun perwakilan Indonesia masih sangat minim. Sehingga banyak PMI yang belum terjangkau akses bantuan sama sekali.


Oleh : Astri Septiani
Editor: Rony Sitanggang

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,596,718,451 Rp3,639,654,094
98.82%
Belanja
Rp3,404,760,760 Rp3,733,989,020
91.18%
Pembiayaan
Rp314,334,926 Rp314,334,926
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp38,549,000 Rp39,046,361
98.73%
Hasil Aset Desa
Rp14,145,000 Rp15,172,000
93.23%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp87,390,005 Rp88,631,205
98.6%
Dana Desa
Rp1,747,108,000 Rp1,747,108,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp127,748,630 Rp167,852,573
76.11%
Alokasi Dana Desa
Rp965,817,775 Rp965,817,775
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp337,010,520 Rp337,010,520
100%
Bunga Bank
Rp5,853,821 Rp5,999,900
97.57%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp23,095,700 Rp23,015,760
100.35%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,679,148,952 Rp1,857,982,385
90.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,297,163,008 Rp1,383,185,311
93.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp98,366,500 Rp133,159,200
73.87%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp151,776,300 Rp161,914,300
93.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp178,306,000 Rp197,747,824
90.17%